Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat, meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk fokus dalam mengatasi permasalahan pornografi anak di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara MPR dan Kementerian PPPA pada hari ini.

Menurut Lestari Moerdijat, pornografi anak merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga akan berdampak buruk pada generasi muda Indonesia.

Kementerian PPPA diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi anak. Selain itu, Lestari Moerdijat juga meminta Kementerian PPPA untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pornografi anak.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PPPA, Bapak Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa Kementerian PPPA telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi permasalahan pornografi anak, seperti penyusunan pedoman perlindungan anak dari konten berbahaya di internet dan kerja sama dengan lembaga internasional dalam hal penanggulangan pornografi anak.

Budi Arie Setiadi juga menegaskan komitmen Kementerian PPPA dalam melindungi anak-anak Indonesia dari pornografi dan kekerasan seksual. Kementerian PPPA akan terus bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Dengan adanya perhatian dan dukungan dari Wakil Ketua MPR, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi anak di Indonesia dapat semakin efektif dan berhasil. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perlu bekerja sama dalam melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan kekerasan seksual.